Advokat Andi Akbar Muzfa: Penegakan Hukum terhadap Pejabat Publik Harus Dilakukan Secara Transparan, Objektif, dan Akuntabel

Advokat Andi Akbar Muzfa: Penegakan Hukum terhadap Pejabat Publik Harus Dilakukan Secara Transparan, Objektif, dan Akuntabel

Peristiwa penangkapan pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, yang terjadi tidak lama setelah pelantikannya sebagai ketua lembaga tersebut menjadi perhatian luas masyarakat. Dinamika ini semakin menjadi sorotan publik setelah Ombudsman RI menyampaikan permintaan maaf secara terbuka terkait insiden yang berkembang dan menimbulkan polemik di ruang publik.

Kasus tersebut memicu berbagai tanggapan dari masyarakat karena Ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi strategis dalam mengawasi pelayanan publik serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Peristiwa yang melibatkan pejabat pada lembaga pengawas negara tentu dinilai memiliki dampak besar terhadap persepsi publik terhadap integritas institusi.

Menanggapi situasi tersebut, Advokat dan Konsultan Hukum Andi Akbar Muzfa menilai bahwa setiap tindakan penegakan hukum terhadap pejabat publik harus dilakukan secara profesional, hati-hati, dan berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku.

“Dalam negara hukum, penegakan hukum berlaku setara bagi setiap warga negara tanpa memandang jabatan atau kedudukan. Namun pada saat yang sama, proses tersebut juga harus dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan polemik maupun ketidakpercayaan publik,” ujar Andi Akbar Muzfa dalam keterangannya.

Ia menjelaskan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, aparat penegak hukum memiliki kewenangan melakukan tindakan seperti penangkapan maupun pemeriksaan apabila terdapat dugaan tindak pidana yang didukung bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Meski demikian, menurutnya, setiap tindakan hukum terhadap pejabat publik harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

“Ketika proses hukum melibatkan pejabat publik, maka dampaknya tidak hanya bersifat personal, tetapi juga dapat memengaruhi citra dan legitimasi institusi yang bersangkutan,” jelasnya.

Andi Akbar Muzfa menilai bahwa keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam situasi seperti ini. Aparat penegak hukum maupun lembaga terkait perlu memberikan penjelasan yang proporsional kepada publik agar tidak muncul spekulasi atau informasi yang simpang siur.

Menurutnya, transparansi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

“Publik berhak mengetahui konteks dan dasar tindakan hukum yang dilakukan, tentu sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan. Transparansi diperlukan agar masyarakat memahami bahwa proses hukum berjalan secara profesional dan bukan atas dasar kepentingan tertentu,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam sistem hukum pidana, setiap orang yang sedang menjalani proses hukum tetap memiliki hak-hak yang wajib dihormati, termasuk asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Penegakan hukum harus berjalan berimbang antara kepentingan penegakan aturan dan perlindungan hak asasi manusia. Seseorang tidak boleh langsung dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Andi Akbar Muzfa menilai peristiwa ini menjadi pengingat penting mengenai urgensi menjaga integritas dalam jabatan publik. Menurutnya, pejabat negara memegang tanggung jawab moral yang besar karena setiap tindakan mereka akan menjadi perhatian masyarakat.

“Kepercayaan publik terhadap lembaga negara sangat ditentukan oleh integritas pejabatnya dan bagaimana mekanisme hukum bekerja secara independen serta profesional,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa lembaga seperti Ombudsman memiliki posisi strategis dalam mengawasi pelayanan publik dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut pejabat di lembaga pengawasan publik akan selalu menjadi perhatian serius masyarakat.

Menurut Andi Akbar Muzfa, proses hukum yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk menjaga legitimasi institusi negara di tengah tingginya perhatian publik terhadap isu integritas pejabat.

“Yang paling penting saat ini adalah memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, terbuka, objektif, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat,” tutup Andi Akbar Muzfa. (Dina,21/04)